Esensi Ajaran Islam dalam Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi

Jumat, 17 Januari 2020 

Pukul : 09.00-11.00 WIB 

Pemateri : Andhito 

Keadilan Sosial 

Individu adalah organisme yang berbeda dengan yang lainnya. Individu akan membentuk komunitas karena ada pertukaran gagasan. Komunitas yang berinteraksi menjadi masyarakat. Masyarakat melahirkan nilai nilai yang merupakan kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah bentuk dinamika sosial. Dinamika sosial akan selalu menuntut adanya keadilan agar tidak terjadi kesenjangan. 

Kembali ke konsep individu, perubahan seseorang dari sekelompok orang tidak bisa ditentukan secara kuantitas tapi dari kualitas yang muncul dari interaksi. Hanya orang yang punya ide besar dan genuine untuk bisa memimpin kemudian yang lain mengikutinya. Orang tersebut terlepas dari berbagai Dogma yang ada, melawan status quo dan bertindak lebih dari yang lainnya. Dogma adalah segala sesuatu yang harus diterima suka atau tidak. Tidak ada kesempatan berpikir atau kebebasan memilih seperti Gerombolan. Gerombolan bergerak karena instinct bukan akan kesadaran. Gerombolan inilah yang harus diatur kehidupan nya agar lebih tertib dan terarah. 

Dalam kehidupan yang berdinamika, masyarakat butuh kontrak sosial untuk mencapai keadilan sosial. Sebelum itu, makna keadilan sendiri harus sudah terdefinisi. Adil menurut siapa, kemudian bagaimana dan kondisi lain yang harus dijelaskan. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil tidak selalu tentang sama rasa sama rata, tetapi lebih kepada keseimbangan kesempatan dan asas proporsionalitas. 

Keadilan sosial adalah relasi dari individu dengan pondasi sosial. Pondasi sosial ada 3, yaitu kebutuhan, keuntungan, dan sistem pembagian kerja. Masing masing saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Adapun syarat keadilan sosial adalah konsensus, transparansi, dan ada di ranah publik. Keadilan sosial mutlak harus ada di ranah publik tidak masuk ke ranah privat. 

== 

Keadilan Ekonomi 

Keadilan Ekonomi adalah kesempatan yang sama untuk menggunakan sumberdaya yang ada. Namun ini justru menjadi kendala utama. Karena hal tersebut hanya dikuasai beberapa pihak saja. Padahal dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menjelaskan seluruh sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat. Kepemilikan atas sumberdaya alam merupakan masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Kepemilikan adalah klaim sepihak atas barang alam yang mendapat pengakuan sosial. Seringkali hal tersebut menimbulkan dampak negatif karena adanya eksploitasi berlebih. 

Your money is yours, but resources belong to society. 

Keadilan Ekonomi dan kepemilikan berujung pada kesejahteraan yang diukur dari kekayaan. Kekayaan menurut konsep Barat adalah aset atau bisa juga selisih dari produksi dan distribusi. Kekayaan adalah klaim sepihak dari inidividu atau sekolompok orang yang bernilai ekonomis. Kekayaan adalah barang ekonomis yang tidak terpakai. Keadilan Ekonomi hanya bisa dicapai jika ada pemahaman kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya.