Apa pengaruh kenaikan Pertalite kepada pertanian ?

Kondisi di lapangan

[Mesin pertanian dan Harga Pangan]

Oke dalam mempelajari permesinan, katanya kita ga diperkenankan mendikotomi kan. Ini diesel lah,  ini pakai Pertalite lah. Karena mesin pertanian dan distribusi pangan ga melulu make diesel atau membedakan jenis bahan bakarnya. Kenapa? Soalnya mungkin buat 'teknisi', yang penting mesin jalan. Kerja lancar. Tugas selesai. Tapi buat manajer, gak begitu bos. Dia bakal milih mana yang lebih efisien, dan mengurangi ongkos produksi.

Kita bisa lihat di beberapa pabrik produsen bahan pangan mentah, kayak peternakan sapi dan ayam potong, perikanan tangkap bahkan sampai ke urusan transportasi rata – rata pakai truk besar. Alasannya ya logis. Semakin besar angkutan, semakin banyak barang yang diangkut, ongkos produksi bisa ditekan dan harga bisa dijaga biar setiap elemen masyarakat bisa konsumsi produknya. Ini berpengaruh ke skala pasar yang bisa dijangkau. Makin besar, makin untung. Kecuali untuk skala mikro yg masih pake mobil box, tapi itu juga gak akan terlalu berpengaruh besar ke yg makro.

Nangkep gak? Artinya, bahan bakar yg dipake apa? Rata – rata solar bukan Pertalite. Kalaupun harus bergeser, misal kayak bus IPB mesinnya paling lari ke BioGas. Jadi bukan lagi soal strata RON88 atau RON90, apalagi RON92.

Pertalite naik gak naik teu ngefek teuing ka pertanian. Kalau pupuk langka, HPP gabah rendah, nah ane baru siap bersuara dan turun aksi. Kalau Pertalite naik mah, nyimak dulu gan mending proposalan. Terkadang dengan semakin intens bertemu petani, nelayan, dan masyarakat kecil justru semakin membuka mata kita dan menyadarkan akan apa yang sebenernya bisa kita perbuat daripada sekedar kajian dari banyak literatur atau data sekunder. Sungguh, di produksi pengaruhnya kecil pisan. Bahkan keluhan di lapang yang belum lama ane temui, bukan di BBM permasalahannya.

Nah, kedepan dan mulai sekarang kita harus mulai tersadar, bahwa ternyata apa yang selama ini jadi bahan kajian lalu diadvokasikan serta isu di beberapa tempat itu belum jadi tuntutan utama masyarakat bawah, misal petani, nelayan, dsb.  Kenapa kita ga lebih lantang suarakan misal soal sengketa lahan, pupuk murah dan mudah didapat, HPP yang dinaikkan, atau pengembangan infrastruktur pertanian dibagusin?

Terus untuk urusan harga pangan. Naik turunnya ini juga diatur sama perusahaan besar. Bukan petani – petani kecil. Ada yang namanya kartel, ini memang jadi setan di pasar. Inget kasus penimbunan sapi yang dampaknya ke lonjakan harga daging? Sampai ada aturan kalau melakukan penimbunan bisa dipidana. Soalnya bikin harga jadi gak sehat akibat kekurangan pasokan.

Jadi, constraint yg muncul BUKAN dari distribusi yang berkaitan sama pertalite. Lebih karena produk pertanian yang sifatnya emang gampang rusak, jadi naiknya harga tuh akibat produk layak jual tinggal sedikit. Jadi harga ngelonjak, buat nutup biaya produk yang rusak.

===== 

Oke, memang kalau kita balik lagi dipersempit hanya Pertalite aja, gak langsung kerasa ke rakyat kecil karena Pertalite adalah BBM non subsidi. Kasarnya, rek kumaha pemerintah dong kan emang Pertalite buat menengah ke atas. 

Nah, masalah lainnya adalah saat ini pasokan premium udah jarang di SPBU. Sebut saja di depan Dramaga Cantik, kemarin ada yang isi bensin dan nanya sama petugas kalau Premium udah lumayan lama gak dipasok lagi. Artinya, secara gak langsung pemerintah ingin memaksa masyarakat untuk beralih dari premium ke Pertalite secara paksa, harusnya secara alamiah saja.

Tapi jangan langsung sependapat begitu saja kalau misalkan harus secara alamiah, karena nanti pembahasannya akan mundur lagi ke pertanyaan, "Kenapa harus ada Pertalite, kalau premium aja sudah cukup murah?".

Ane termasuk golongan yang setuju adanya Pertalite yang menggeser posisi premium sehingga memang seharusnya pemerintah menghapus. Disisi lain Pertalite lebih ramah lingkungan yang mendukung komitmen indonesia dalam INDC (komitmen perubahan iklim indonesia untuk dunia). Pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar ke bidang yang lebih potensial dan strategis lainnya, karena kita setuju kalau BBM sifatnya konsumsi dan harus dibatasi. 

Dinamika yang diciptakan pemerintahan Jokowi sekarang juga sudah cukup bagus, BBM disesuaikan dengan kondisi pasar minyak dunia. Sekalipun naik, kenaikannya tidak terlalu signifikan seperti masa pemerintahan SBY. Sekalipun naik, inflasinya membengkak seperti dulu yang malah akan membuat harga terlanjur tidak elastis karena pasar ketika menaikan harga cenderung akan bertahan dan ketika BBM nya ikut turun pasar sudah terbentuk di harga inflasi. Tenang saja, ane tetap setuju kok kalau #2019gantipresiden . Siapa tau yang baru lebih pro rakyat kan hehe

=====

Kondisi kenaikan bbm ini bagaikan pisau tajam bermata dua. Kondisi pemerintah jika tidak menaikan harga bbm, tentu ini akan sangat membebani apbn negara. Sebagaimana kita tahu bahwa memang harga bbm ini menyesuaikan dengan dinamika pasar di minyak global. Jika tidak menyesuaikan dengan kenaikannya maka pemerintah harus mengeluarkan budget kembali untuk mensubdisi kenaikan tersebut. Dan kalau langkah ini diambil maka akan membuat apbn negara semakin kurang sehat. 

Disisi lain ketika ada kenaikan bbm tentu hal ini akan mengakibatkan kenaikan harga barang produksi maupun harga lainnya. Dan ketika permintaannya menurun penawaran juga turun, maka inflasi pun akan semakin meningkat. Kalau dilihat dari sudut pandangan sosial masyarakat tentu ini akan membebani rakyat indonesia khususnya kalangan menengah kebawah, dan tentunya juga angka kesenjangan kita akan semakin tinggi.

Hal yang sebaiknya dilakukan oleh kita dari sudut pandangan tekstual (teori) adalah :

1. Menghitung analisis dampak terlebih dahulu. Jika bbm naik, berapa persen kenaikan angka kemiskinan yang diakibatkan oleh kenaikan harga barang pokok. kalau bbm ga naik, brp persen kenaikan defisit apbn, disetarakan dengan alokasi yg lain misal. 

2. Kita perlu make sure, apakah ada antisipasi dampak kenaikan dari pemerintah. Biasanya kondisi ini yang terkadang lupa kita gali terlebih dahulu. Bisa jadi ada, bisa jadi juga belum ada.

Selanjutnya kita akan memaknai kondisi ini secara kontekstual nya. 

1. Dampak kenaikan harga bbm ini akan terasa pertama kali pada aspek transportasi, untuk selanjutnya biasanya diikuti dengan kenaikan harga barang pokok, namun tidak terlalu reaktif dan signifikan kenaikan untuk harga barang pokok. 

2. Sebetulnya ada langkah alternatif yang bisa dijadikan sebagai tuntutan juga. Yakni tuntutan perlu adanya efisensi terhadap anggaran apbn yang masih kurang tepat guna.

=====

Didiskusikan bersama Andika WP, Gunawan, Hazmy, Danu, Kays, Majid, Irsyad, Dadan, Farabi, Rizky, Zaim.

Baca juga berita di:

https://www.google.co.id/amp/rmol.co/amp/2018/02/27/328348/BBM-Bersubsidi-Langka,-DPR-Segera-Panggil-Pertamina-Dan-PGN- 

https://www.google.co.id/amp/s/batampos.co.id/2018/01/24/bertanya-mengapa-bbm-premium-langka/amp/ 

https://www.google.co.id/amp/s/economy.okezone.com/amp/2018/03/01/320/1866468/bps-curiga-masyarakat-beralih-ke-pertamax-karena-premium-langka 

https://tirto.id/pemerintah-akan-menaikkan-harga-bbm-subsidi-di-tahun-politik-cFlC 

https://radarsukabumi.com/2018/03/07/bbm-khusus-nelayan-langka/  

https://www.indopos.co.id/index.php/read/2018/03/28/132845/dampak-subsidi-bbm-hilang-pertalite-naik-premium-langka