Fokus Utama Menuju Desa Mendunia

Akselerasi adalah sebuah proses peningkatan laju perubahan kecepatan. Akselerasi berarti tidak bertindak secepat mungkin sesuai kondisi yang diharapkan, namun tetap waspada dan berhati – hati. Karena ketergesa – gesaan hanya akan menyulitkan diri sendiri dalam prosesnya. Dalam konteks pembangunan, sebuah akselerasi sangat diperlukan untuk segera mempersiapkan masa depan lebih dini. 

Pembangunan pada hakikatnya lebih cenderung bersifat kualitatif atau mengembangkan. Apa yang sudah ada terus dibenahi agar optimal kegunaannya. Di Indonesia, sayangnya pembangunan belum adil dan merata. Bukan berarti bahwa adil itu harus sama rata. Tetapi harus sesuai dengan keadaan yang ada dan kebutuhan. Terlebih pada daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan dari republik ini.

Desa cenderung tidak berkembang karena memiliki beberapa masalah seperti urbanisasi dan pendanaan. Arus urbanisasi di Indonesia meningkat tajam. Prosentase masyarakat yang tinggal di pedesaan terus menurun drastis. Data Bank Dunia mencatat bahwa populasi di desa pada 1995 masih mencapai 64% dan menurun hingga 46% tahun 2010. Bahkan di tahun 2050 diproyeksikan populasi masyarakat di desa hanya berkisar 33%. Urbanisasi terjadi akibat rendahnya peluang kerja, terbatasnya mata pencaharian, rendahnya upah, dan sulitnya peluang untuk berkembang  di desa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap hal ini.

Gotong royong ciri masyarakat pedesaan

Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah mengambil tindakan reaktif. Pada 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun dengan pembagian rata-rata Rp 280,3 juta per desa. Alokasi dana ini meningkat pada 2016 menjadi R 46,98 triliun, di mana setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 643,6 juta. Rencananya, pada RAPBN 2017, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Dana desa sendiri pencairannya turun secara bertahap pada bulan Maret dan Oktober setiap tahunnya.

Besarnya dana desa yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan pengembangan masyarakat. Pencapaian ini sinergis dengan program pemerintah untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi. Dengan adanya produk unggulan desa atau one village one product, maka akan memicu pembangunan ekonomi strategis dari desa ke level kabupaten, bahkan juga di tingkat nasional. Ini yang disebut sebagai pembangunan dimulai dari desa.

Daerah terpencil adalah sebuah daerah yang sulit diakses. Biasanya di wilayah pegunungan dengan masih lebatnya hutan tropis khas negara kita atau di pulau kecil yang biasanya hanya dihuni oleh beberapa KK saja. Daerah terpencil disini cenderung kepada arti sempit sebagai desa atau kecamatan, bukan kota atau kabupaten. Namun tetap ada korelasinya.

Daerah terpencil biasanya terkendala dengan fasilitas umum untuk mencapai kesana, seperti jalan ataupun jembatan. Batasan geografis berupa danau, sungai, perbukitan, dan lain sebagainya bisa dikatakan sebagai barrier untuk pembangunan. Percepatan pembangunan akan sangat sulit dilaksanakan di daerah tersebut bila akses untuk bantuan belum bisa mencapai lokasi. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan pra sarana seperti jalan dan jembatan harus didahulukan pengadaannya. Barulah setelah itu sarana yang memadai sebagai komplementer diadakan, seperti penyediaan layanan internet. Beberapa contohnya adalah di Kampung Adat Dukuh (Garut), Desa Cibunian (Bogor), dan Desa Kebalen (Bekasi). Padahal ketiga desa diatas ini masuk dalam wilayah tingkat dua yang cukup maju.

Daerah tertinggal berarti daerah yang kemajuannya di belakang dari daerah lain atau bahkan mengalami kemunduran. Daerah tertinggal belum tentu berada di daerah terpencil. Hal ini bisa saja terjadi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat atau daerah untuk menentukan fokus dan arah pembangunannya kemana.

Daerah tertinggal menurut data dari Kemenkeu memang didominasi oleh Indonesia bagian timur. Daerah Indonesia bagian barat khususnya pulau Jawa yang masih tertinggal diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Provinsi Banten. Secara administratif Provinsi Banten memang merupakan daerah pemekaran baru dari Jawa Barat. Terlepas dari hal tersebut, tetap saja sudah berjalannya pemerintahan sejak tahun 2000 pembangunan disana masih belum optimal.

Padahal di dua daerah tersebut masing – masing memiliki potensi yang sangat baik untuk berkembang. Di Pandeglang misalnya, dengan berbatasan langsung Selat Sunda yang menjadi rute penyebrangan ke Pulau Sumatra seharusnya mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Terdapatnya Pelabuhan Perikanan Labuan dan Taman Nasional Ujung Kulon harus dimaksimalkan. Labuan yang menjadi salah satu tempat pendaratan ikan terbesar disana bisa dijadikan sentra perikanan. Begitu juga TN Ujung Kulon yang pastinya bisa menjadi primadona tempat wisata nasional bahkan internasional, dengan nilai jual tertingginya adalah spesies badak Jawa yang semakin sedikit populasinya. Belum lagi potensi Pulau Panaitan dan Pulau Tinjil yang belum dieksplorasi dan valuasi untuk dimanfaatkan.

Lain halnya dengan Lebak, dimana terdapat kontur wilayah yang kontras mulai dari bukit pegunungan sampai pantai. Wilayah perbukitan yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Halimun – Salak menjadi daerah subur pertanian dan kawasan ramai kunjung wisata kemah. Begitu pula kekayaan keindahan pesisir selatan seperti Pantai Sawarna yang seharusnya bisa menjadi primadona untuk mengembangkan daerah. Infrastruktur berupa jalan dan jembatan menjadi salah satu fokus pembangunan di wilayah Banten sesuai dengan RKPD (Rancangan Kerja Pembangunan Daerah) selain pengembangan potensi wisata dan penyediaan bahan baku. Akses internet sangat dibutuhkan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan hal tersebut.

Teritorial Indonesia berbatasan langsung daratan dengan Malaysia di Utara, Papua Nugini di Timur, dan adanya Timor Leste di Pulau Timor, mengakibatkan adanya sebuah perbandingan dan kesenjangan. Bicara tentang daerah terdepan atau terluar, merupakan hal yang sangat sensitif dan mengusik nasionalisme. Karena ketika membahas isu ini, stigma ketidakpedulian terhadap wilayah terjauh akan muncul. Tapi kembali seperti di awal, bahwasanya belum merata dan adil dalam pembangunan daerah bisa saja karena fokus utamanya yang berbeda.

Malinau adalah sebuah kabupaten dari wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara yang wilayahnya didominasi oleh hutan. Perbandingan yang dimaksudkan adalah kondisi dengan negara tetangga. Dari segi ekonomi, Malaysia lebih unggul dan cenderung mendominasi di setiap wilayah perbatasan antar kita. Dimana mereka dengan digdayanya membangun jalan raya yang sangat baik, bahkan katanya mampu didarati oleh pesawat jet tempur. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah sebagai bentuk provokasi. Demikian pula dengan kesenjangan yang terjadi di bidang ekonomi. Warga Indonesia yang tinggal disana cenderung memilih untuk bekerja di negara tetangga untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah harus mulai memperhatikan wilayah terdepannya agar kedaulatan bangsa tetap terjaga. Diperlukannya internet sebagai informasi untuk memberikan pencerdasan tentang kebangsaan.

Dari uraian diatas dapat dikerucutkan yaitu pentingnya pembangunan infrastruktur jalan. Jalan menjadi begitu penting karena merupakan akses untuk menuju ke lokasi. Karena dengan adanya jalan, menjadi akses perintis untuk terus mengembangkan pembangunan. Jalan diibaratkan sebuah pelopor yang sifatnya untuk menerobos wilayah – wilayah yang sulit dijangkau. Setelah itu, penyediaan layanan internet untuk rakyat sesuai dengan program dari Kemenkominfo diharap bisa menjadi alat untuk warga desa terus berkembang dan belajar untuk mempersiapkan diri menuju persaingan global. Dengan demikian, maka akan dengan mudahnya masuk berbagai pembangunan lain yang menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan.

Lampiran

bekasikab.go.id , bogorkab.go.id , garutkab.go.id , kemenkeu.go.id , lebakkab.go.id

Liputan6.com , malinau.go.id , pandeglangkab.go.id , Vivanews.co.id

Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I)